Samudera Pengetahuan Islami

Hanya Ridho Ilahi Harapan Manusia

KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM FILSAFAT POLITIK

Posted by almakmun on 16/05/2009

Menarik untuk diperhatikan dan diketahui, bahwa antara filsafat politik dengan fiqh siyasah (fikih politik Islam) terdapat perbedaan dalam kajiannya. Di dalam fiqh siyasah yang menjadi isu sentral adalah masalah mekanisme kepemimpinan negara (khalifah/imam/amir/sultan). Sedangkan di dalam filsafat politik meskipun masalah pemimpin negara menjadi pokok perhatian, akan tetapi persoalan ini tidak menjadi isu sentral. Perhatian utama dalam wacana pemikiran filsafat politik adalah mekanisme pembentukan negara dan bagaimana negara dapat menjadi sebuah komunitas masyarakat yang ideal. Untuk itu berikut ini akan penulis kemukakan bentuk negara, bentuk kepemimpinan, syarat seorang pemimpin dan prosedur pengangkatan pemimpin.

A. Bentuk Negara

Menurut kaum sophis, negara merupakan instrumen. Negara merupakan sarana yang digunakan manusia untuk mencapai dan memperoleh segala sesuatu yang diinginkannya. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang berpolitik (zoon politicon), makhluk sosial yang oleh karena itu manusia senantiasa memiliki hasrat untuk bermasyarakat atau bernegara.

1. Bentuk negara monarki

Monarki adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan satu orang. Perlu diketahui juga bahwa monarki adalah sistem negara tertua yang ada di dunia. Kepala negara ditunjuk atau diangkat berdasarkan pewarisan yakni kepala negara mendapatkan kedudukannya karena warisan dari kepala negara sebelumnya, seorang raja berkuasa selama hayatnya atau tanpa ada batasan waktu.

Seorang raja diangkat atau dipilih oleh suatu badan khusus, kekhususannya dalam artian bahwa tugas badan tersebut terbatas pada pemilihan atau pengangkatan (melantik) raja saja. Dengan demikian, ketika proses pengangkatan atau pemilihan raja selesai, maka secara otomatis tugas badan tersebut selesai. Hanya istimewanya dan merupakan kekhususan pula, badan tersebut tidak lalu dibubarkan, melainkan badan tersebut menjadi bawahan raja yang baru.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pemikiran, maka bentuk negara monarki dibagi menjadi dua tipe, yaitu:

  1. Monarki absolut

Monarki absolut adalah suatu bentuk negara yang kepala negaranya ditunjuk atau diangkat berdasarkan keturunan. Di samping itu, seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Raja berkuasa penuh dalam lapangan pemerintahan dan lapangan perundang-undangan.

Bentuk negara monarki absolut di dalamnya tidak terdapat organisasi politik atau partai politik dan tidak ada pemilihan umum untuk memilih kepala negara atau memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen yang bertugas menyuarakan aspirasi rakyat bawah. Dengan kata lain, di dalamnya tidak terdapat oposisi perihal kebijakan pemerintahan. Monarki Absolut, yakni kekuasaan hanya terletak di tangan satu orang, sistem semacam ini paling tidak stabil dan sering cenderung menjadi tirani.

  1. Monarki konstitusional

Pada umumnya bentuk ini lahir pada akhir abad 18 M. Monarki konstitusional adalah sejenis kerajaan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Dalam hal ini, raja atau ratu hanya sebagai kepala simbolis cabang eksekutif dan tidak berkuasa penuh atas kendali pemerintahan dan yang memegang kendali pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Di dalam monarki konstitusional terdapat perangkat parlemen, pemilihan umum dan kekuasan terpisah trias politica (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Bentuk monarki konstitusional, seorang raja yang “bermartabat” memang bertahta tetapi ia tidak melaksanakan pemerintahan. Raja ialah kepala negara, simbol kelangsungan nasional, identitas serta persatuan dan kesatuan. Kekuasaan pemerintahan yang efisien dilaksanakan oleh kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai dan bertanggung jawab kepada parlemen yang dipilih secara umum. Kekuasaan raja yang efisien biasanya hanya terbatas pada kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan memilih Perdana Menteri apabila tidak ada tokoh pimpinan yang menguasai mayoritas mutlak di dalam parlemen. Dengan demikian, di dalam negara yang menganut bentuk monarki konstitusional sudah terdapat organisasi politik yaitu partai politik dan terdapat juga sistem pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen sebagai sarana menyuarakan aspirasi rakyat.

Menurut Nicolo Bernardo Machiavelli, bahwa kerajaan-kerajaan yang sudah terkenal dalam sejarah diperintah menurut dua cara, yaitu: seorang raja dan bawahannya yang bertindak sebagai menteri berdasarkan kemauan dan raja berkenan membantu melaksanakan pemerintahan, atau oleh seorang raja dan beberapa pangeran yang kedudukannya tidak didasarkan atas kehendak raja melainkan karena keturunan.

Berdasarkan uraian di atas, St. Thomas Aquinas, menyadari bahwa sistem monarki (monarki absolut) mempunyai kelemahan dan cacat, yaitu:

  • Menempatkan pemeliharaan masyarakat di tangan raja paternal menghambat motivasi atau inisiatif rakyat dalam masalah publik dan konsekuensinya mengurangi kepekaan sosial rakyat.
  • Adanya bahaya yang secara tegas dinyatakan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Karena kekuasaan yang diberikan kepada raja begitu besar, ia dengan mudah merosot menjadi tirani, kecuali orang yang diberi kekuasaan adalah orang-orang yang sangat bijak; karena hanya orang yang bijak yang bisa membimbing dirinya sendiri di tengah-tengah kemakmuran. Di samping itu, Aquinas juga mengemukakan gagasan yang hampir sama dengan Cicero, yaitu:

“Karena itu, bentuk pemerintahan terbaik ada dalam negara atau kerajaan di mana satu orang diberi kekuasaan untuk memimpin semua orang, sedangkan di bawahnya terdapat orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang mengatur (governing powers). Tetapi jenis pemerintahan ini dimiliki oleh semua orang, karena semua orang layak untuk memerintah dan karena penguasa dipilih oleh semua orang. Karena ini adalah federasi terbaik, sebagian kerajaan, karena ada satu orang yang menjadi pemimpin semua orang; sebagian aristokrasi, di mana beberapa orang diberi otoritas; sebagian demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat, para penguasa bisa dipilih oleh rakyat, dan rakyat mempunyai hak untuk memilih mereka.”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Aquinas lebih memberikan tipe elaborasi dari sistem yang ada. Ia meyakini bahwa dalam tataran praktis monarki harus memberi ruang pada tipe campuran yang akan mewujudkan keseimbangan kepentingan atau kekuatan, penguasa sebagai delegasi atau wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Hal ini untuk meminimalkan bahaya penyelewengan tirani dengan memberi pengawasan atau pembatasan pada raja dan rakyat dapat berpartisipasi.

2. Bentuk negara-bangsa (nation state)

Nation state (negara-bangsa) adalah sebuah entitas politik baru yang lahir di tengah pergolakan politik dahsyat di belahan bumi Eropa pada akhir abad 18 M. Pergolakan ini dikenal dengan revolusi sistem ketatanegaraan yang menjungkir balikkan entitas politik monarki yang bersimbiosis dengan institusi keagaaman (Gereja) menjadi entitas politik yang sama sekali baru dan cenderung menafikan dominasi institusi agama.

Revolusi Perancis meletus karena permasalahan kemiskinan yang dibalut dengan ketidakpuasan atas dominasi Gereja yang sewenang-wenang. Raja Louis XVI dan permaisuri Marie Antoniette hidup dengan bergelimang harta, sementara rakyat jelata saling berebut demi sepotong roti. Tewasnya Louis XVI menandai berakhirnya era monarki absolut di Perancis menjadi bentuk Republik. Di samping menggusur sistem ketatanegaraan kuno (monarki), Revolusi Perancis juga telah mengkerdilkan dominasi Gereja yang ketika itu banyak melakukan penyimpangan, misalnya: menjual surat penebusan dosa kepada rakyat, para pendeta mendapat keistimewaan-keistimewaan lebih (privilege). Monarki yang ketika itu mengadopsi hukum-hukum agama (Kristen) sebagai panduan hukum negara, direvolusi menjadi hukum sekuler. Dengan demikian, Revolusi Perancis melahirkan dua dimensi peradaban baru, yaitu formasi negara-bangsa (nation-state) dan institusionalisasi pemisahan urusan agama dari kehidupan bernegara (secularism).

Spirit yang terkandung dalam Revolusi Perancis berupa negara-bangsa (nation states) dan institusionalisasi sekulerisme perlahan namun pasti menjadi agama baru penduduk Eropa. Ciri khas tersebut dibawa dan ditanamkan oleh Perancis dan Inggris ke negeri-negeri jajahannya di Afrika dan Asia. Bahkan, negara-negara Timur Tengah yang sebelumnya berbentuk Khilafah Islam (Ottoman Empire) dengan wilayah kekuasaan yang membujur dari Barat; Mesir dan sekitarnya ke Timur; Pakistan dan sekitarnya serta melintang dari Utara; Austria, Hungaria, ke Selatan; Yaman harus rela terpecah belah akibat ekspansi spirit Revolusi Perancis tersebut. Setelah itu, muncullah entitas-entitas politik baru yang bernafaskan negara-bangsa seperti Turki yang sukses merevolusi diri menjadi entitas sekuler di bawah panduan Mustafa Kemal Pasha (Attaturk), Irak, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Jordania, Suriah, Mesir, Yaman, Uni Emirat Arab, Libanon, dsb. Masing-masing dari negara ini memiliki kepala negara dan pemerintahannya sendiri-sendiri, tidak lagi sama ketika mereka dulu bergabung dengan Imperium Islam Turki di bawah satu kepemimpinan Khilafah.

Pandangan tentang negara-bangsa juga didengungkan oleh para pemikir dari Jerman. Negara-bangsa dari pemikir Jerman ini berasaskan genetik, darah keturunan, kaum, kesamaan bahasa dan budaya. Konsep negara-bangsa memisahkan negara-negara berdasarkan suku bangsa yang menempati wilayah negara tersebut. Jadi misalnya seperti bangsa Anglo-Saxon yang menempati England, mendirikan negara Inggris. Di sisi lain, menurut Renan bahwa negara bangsa dilahirkan melalui ikatan sosial/social contract. Di mana para warga tidak semestinya dari kaum atau darah yang sama tetapi setuju untuk hidup bersama; berkongsi pengalaman yang lalu, yang kini dan yang akan datang melalui pengucapan bahasa dan budaya yang sama.

Produk dari konsep negara-bangsa adalah lahirnya semangat nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi. Setiap bangsa harus membentuk suatu negara, negaranya sendiri dan bahwa negara itu harus meliputi seluruh bangsa. Pada masa lalu, kesetiaan orang tidak ditujukan kepada negara kebangsaan, melainkan kepada berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feodal dan kesatuan ideologi seperti suku, negara kota atau raja feodal, kerajaan dinasti, gereja atau golongan keagamaan. Hal semacam ini secara tegas dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Perancis 1795 yang berbunyi:

Setiap rakyat itu bebas dan berdaulat, berapa pun jumlah individu-individu yang membentuknya dan luas wilayah yang diduduki. Kedaulatan ini tidak dapat diganggu gugat.

Hal di atas mengandung pengertian akan sekelompok rakyat yang memandang diri mereka sebagai suatu “bangsa” menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Artinya hak untuk memiliki negara merdeka berdaulat di atas wilayah mereka.

Suara menyokong nasionalisme diserukan sendirian oleh Nicolo Machievelli. Ia menganjurkan bangkitnya seorang yang kuat untuk membebaskan Italia dari bangsa-bangsa Barbar, yakni bangsa yang bukan bangsa Italia. Untuk menyatukan rakyat, maka rakyat harus dipersatukan dalam perasaan semesra-mesranya bahwa mereka adalah sekeluarga, mempunyai nasib yang sama dan tanggung jawab yang sama. Menurut Rousseau, bukan lagi aristokrasi pusat bangsa, yang memberinya kekuatan dan arah, akan tetapi rakyat itu sendirilah yang menjadi pusat bangsa. Rakyat ikut serta secara giat dan nyata sebagai warga negara yang sama derajatnya, yang dipersatukan oleh rasa persaudaraan dan kesetiaan terhadap satu dengan yang lainnya. Masyarakat politik yang sejati hanya bisa didasarkan atas sifat-sifat luhur warganya dan cinta mesranya kepada tanah air

Nasionalisme berarti juga sebagai sebuah ikatan perasaan senasib sepenanggungan di antara komunitas yang tinggal di negara-bangsa yang sama. Spirit itu akan terus dijaga, diolah, dan ditanamkan oleh negara-bangsa kepada warga negaranya baik melalui simbol-simbol maupun melalui sektor pendidikan. Istilah nasionalisme itu sendiri merujuk pada entitas politik baru (nation-states) di Perancis pasca penggulingan kekuasaan monarki. Nasionalisme adalah produk negara-bangsa. Jadi, nasionalisme tidak tepat digunakan dalam periode waktu sebelum Republik Perancis yang pertama lahir. Sementara itu, gejala-gejala nasionalisme seperti “berani mati demi membela tanah air tercinta dari serangan musuh”, “rela berkorban demi mempertahankan negara”, dan sejenisnya bisa ditemukan ratusan tahun sebelum Revolusi Perancis. Gejala nasionalisme dalam artian ikatan solidaritas terhadap sesama anggota komunitas adalah fenomena yang alami dan sudah ada seiring dengan keberadaan komunitas itu sendiri, namun demikian istilah nasionalisme itu sendiri adalah produk negara-bangsa, sehingga penggunaannya pun dibatasi untuk merujuk fenomena pasca lahirnya negara-bangsa.

Adapun sistem politik di era modern dan sampai sekarang masih dipraktekkan di sebagian besar penjuru dunia adalah sistem demokrasi. Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai gagasan kehidupan, yaitu kemerdekaan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan (justice). Demokrasi laksana mukjizat yang datang dari Tuhan. Hal ini dikarenakan secara alami semua orang dilahirkan sebagai rakyat dengan hak-hak dasar yang sama. Di samping itu, demokrasi membuat semua manusia memiliki eksistensi dan menjadi lebih berarti.

Demokrasi juga memuat kebebasan baik secara umum atau khusus. Dalam kehidupan bernegara, partisipasi semua warga negara sangat diperlukan. Untuk mewujudkan partisipasi semua warga negara, maka dibentuklah partai politik. Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari.

Menurut Sigmeun Neuman, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Adapun Alan Ware mendefinisikan partai politik ke dalam tiga kategori. Pertama, partai politik sebagai institusi yang membawa rakyat secara bersama-sama dalam mencapai kekuasaan di dalam negara. Kedua, partai politik sebagai lembaga yang mencari perwakilan kepentingan di dalam sebuah masyarakat. Ketiga, partai politik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai kesamaan ideologi, nilai dan perilaku.

Partai politik dalam sebuah negara demokratis memainkan peran sebagai:

  • Komunikator politik (instrument of political communication)
  • Sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization)
  • Sarana rekrutmen politik (instrument of political recruitment)
  • Sarana pengatur konflik (instrument of conflict management)

Partai politik dalam sebuah negara merupakan hal yang sangat urgen, negara yang memiliki kadar partisipasi politik yang rendah serta monarki absolut tanpa partai politik dianggap sangat tidak stabil. Di samping itu, pemerintahan tanpa partai merupakan prakondisi mutlak bagi rezim konservatif, sedangkan rezim anti partai merupakan rezim reaksioner. Partai adalah penemuan yang secara instrinsik mengancam kekuasaan politik para elit yang menyandarkan diri pada sistem warisan, status sosial ataupun pemilikan tanah.

Sistem kepartaian dalam suatu negara yang diterapkan oleh penguasa dapat dibedakan menjadi:

  • Sistem partai tunggal. Partai tunggal dibedakan menjadi Partai tunggal totaliter biasanya merupakan partai doktriner dan diterapkan di negara-negara berpaham komunis dan fasis. Partai tunggal ini tidak hanya mengendalikan militer dan pemerintahan, tetapi juga menguasai seluruh ruang kehidupan masyarakat. Partai tunggal otoriter diterapkan di negara-negara berkembang yang sedang mengalami masalah integrasi nasional dan keterpurukan ekonomi. Pemerintah dan militer mengguasai partai. Partai tunggal dominan tetapi demokratik adalah suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai, tetapi satu partai saja yang dominan (yang secara terus menerus berhasil mendapatkan dukungan untuk berkuasa).
  • Sistem dwi partai. Sistem ini pada dasarnya kedua partai memiliki ideologi yang sama, namun yang membedakannya terletak bagaimana partai itu menyelesaikan masalah.
  • Sistem multipartai. Sistem ini terdiri dari lebih dari dua partai dominan, sistem ini produk dari struktur masyarakat yang majemuk dan plural, baik kultural maupun sosial ekonomi.

Dari berbagai pandangan tentang bentuk negara seperti yang ada di atas, ternyata kalangan teoritis politik klasik yang selalu memikirkan masalah stabilitas dan menarik kesimpulan yang sama. Bentuk negara yang sederhana mempunyai kemungkinan yang paling besar untuk mengalami kemerosotan; sedangkan “keadaan campuran” kemungkinan besar akan stabil. Oleh Plato maupun Aristoteles dikemukakan bahwa negara yang paling praktis adalah “pemerintahan“ yang memadukan lembaga demokrasi dan oligarki. Suatu sistem konstitusional yang secara mutlak hanya dilandasi oleh konsepsi persamaan yang oligarkis atau demokratis semata pada hakekatnya merupakan sistem yang rapuh. Sedangkan Polybus dan Cicero mengatakan, setiap bentuk pemerintahan yang sederhana dan baik –misalnya kerajaan, aristokrasi dan demokrasi– mungkin akan merosot menjadi pola yang menyeleweng– yaitu tirani, oligarki dan mobokrasi. Ketidakstabilan dan kemerosotan hanya dapat dielakkan dengan cara memadukan elemen-elemen yang berasal dari semua bentuk yang baik menjadi suatu struktur campuran.

B. Bentuk Kepemimpinan

Menurut Agustinus, seorang pemimpin tidak boleh memperkosa kebebasan yang dimiliki oleh orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus menghargai dan menghormati kebebasan yang dimiliki oleh sesama manusia. Di samping itu, kendati manusia mendapat kekuasaan, namun kekuasaan tersebut tidaklah kekuasaan yang tidak terbatas karena kekuasaannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan dari Allah dan manusia harus mempertanggung jawabkannya.

Perlu diketahui, bahwa kebahagiaan sejati bagi penguasa menurut Agustinus adalah:

“…… they are happy if they rule justly; if they are not lifted up amid the praises of those who pay them sublime honours and obsequiousness of those who salute them with an excessive humility, but remember that they are men; if they make their power the handmaid of His majesty by using it for the gretest possible extention of His worship; if they fear, love, worship God; if more than their own they love that kingdom in which they are not afraid to have partners; if they are slow to punish, ready to pardon; if they apply that punishment as necessary to government and defence of the republic, and not in order to gratify their own enmity; if they grant pardon, not that iniquity may go unpunished, but with the hope that the transgressor may and his ways; if they compensate with the lenity or mercy and the liberality of benevolence for whatever severity they may be compelled to decree; if their luxury is as much restrained as it might have been unrestrained; if they prefer togovern depraved desires rather than any nation whatever; and if they do all these things not through ardent desire of empty glory, but through love of eternal felicity, not neglecting to offer to the true God, who is their God, for their sins, the sacrifices of humility, contrition and prayer.” (…. mereka berbahagia apabila memerintah secara adil dan jika mereka tidak tinggi hati di tengah puji-pujian yang disampaikan oleh orang-orang yang menghormati mereka secara tulus dan kepatuhan yang berpamrih dari orang-orang yang menghormati mereka dengan kerendahan hati yang berlebih-lebihan, selain itu mereka sadar bahwa mereka adalah manusia; dan mereka berbahagia bilamana mereka menggunakan kekuasaan mereka bagi pelayanan demi keagungan-Nya dengan menggunakan kekuasaan itu sebesar mungkin bagi perluasan penyembahan kepada-Nya; mereka berbahagia jika mereka takut, mengasihi dan menyembah Allah dan jika mereka mengasihi kerajaan (surgawi) itu melebihi cinta mereka terhadap milik mereka sendiri dan di dalam kerajaan itu mereka tidak khawatir memiliki sekutu; mereka berbahagia jika mereka lambat menghukum dan siap sedia untuk mengampuni dan jika mereka memberlakukan hukuman itu karena perlu bagi pemerintahan dan demi mempertahankan republik dan bukan untuk melampiaskan rasa kebencian mereka sendiri; mereka berbahagia jika mereka memberi pengampunan bukan agar kejahatan dapat berlangsung terus tanpa dihukum, tetapi dengan harapan agar orang yang melakukan pelanggaran itu dapat memperbaiki jalan hidupnya; mereka berbahagia jika mereka dapat mengkompensasi dengan kelonggaran kemurahan dan kebebasan kebaikan bagaimanapun juga hebatnya mereka dipaksa untuk bertitah; mereka berbahagia jika mereka membatasi kemewahan mereka dan jika mereka dapat menguasai hasrat buruk mereka melakukan semua itu bukan karena terdorong oleh gelora keinginan terhadap kemuliaan yang kosong, melainkan karena mengasihi kebahagiaan abadi, tanpa lalai mempersembahkan kepada Allah yang benar, yaitu Allah mereka, demi dosa-dosa mereka, korban kerendahan hati, perasaan berdosa yang mendalam dan doa).

Dengan demikian, kebahagiaan sejati para penguasa bukanlah karena kekuasaan yang mereka peroleh, seperti memerintah dalam waktu yang lama, mati dalam damai sejahtera, memiliki putera-putera yang cakap untuk menggantikan mereka atau karena mereka berhasil menaklukan musuh-musuh mereka. Sesungguhnya kebahagiaan mereka terletak pada pelayanan dan pengabdian mereka yang benar-benar terarah bagi hormat dan kemuliaan Allah.

Menurut Lippite dan Whyte, bentuk kepemimpinan ada 3 macam, yaitu:

  1. Kepemimpinan otokrasi, artinya suatu bentuk kepemimpinan yang ditandai oleh:

Q      Ketentuan dibuat oleh pemimpin

Q      Setiap langkah diputuskan oleh pemimpin

Q      Pemimpin selalu memberikan tugas pada tiap anggota

Q      Pemimpin dapat memuji atau mencela pekerjaan anggota

  1. Kepemimpinan yang demokratis, yakni suatu bentuk kepemimpinan yang ditandai oleh:

Q      Segala kegiatan kelompok dibicarakan dan didiskusikan bersama

Q      Anggota bebas bekerja dengan siapa saja

Q      Pemimpin memuji dan mencela anggota secara obyektif

Q      Pemimpin berusaha bersikap dan berbuat seperti anggota

  1. Kepemimpinan yang liberal, artinya suatu kepemimpinan yang ditandai oleh:

Q      Pemimpin yang jarang ikut campur dalam kegiatan anggota

Q      Pemimpin menyiapkan kebutuhan bagi anggota

Q      Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan anggota

Q      Pemimpin tidak memberi komentar selama kelompok melaksanakan kegiatan, kecuali diminta pendapatnya.

Adapun yang dimaksud dengan diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter dan menindas rakyatnya. Diktator juga berarti seorang penguasa yang mencari dan mendapatkan kekuasaan mutlak pemerintahan tanpa (biasanya) memperhatikan keinginan-keinginan nyata dari rakyat. Mungkin kekuasaan itu didapatkannya dengan sah, kemudian ia memegangnya erat-erat dengan segala kekuatan yang dimilikinya, atau ia merampas kekuasaan itu begitu saja, misalnya melalui kudeta. Biasanya seorang diktator naik takhta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Tetapi ada pula diktator yang naik takhta secara demokratis. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler.

Kekuasaan diktator pada dasarnya berbeda dengan kekuasaan warisan seperti dalam sistem monarki. Seringkali diktator dibedakan dengan despot. Seorang despot berkuasa secara sewenang-wenang pula, tetapi kadangkala ada pula despot yang baik. Sedangkan tirani adalah pemerintahan satu orang yang memerintah orang yang sederajat dengannya dan orang-orang yang ada di atasnya tanpa ada pertanggung jawaban atas tingkah lakunya, yang tujuannya adalah kepentingan diri sendiri dan bukan demi kepentingan orang-orang yang diperintahnya; oleh sebab itu, ia memerintah dengan paksaan, sebab tidak ada individu bebas yang akan tunduk dengan suka rela di bawah perintah orang yang semacam ini.

Tindakan yang dilakukan untuk melestarikan suatu tirani adalah dengan menyingkirkan orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi, menekan orang-orang yang tidak mau tunduk, membuat masyarakat umum kelaparan, tanpa perkumpulan, tanpa pendidikan, apapun tidak ada, yang ada hanyalah pengawasan terhadap segala sesuatu yang bisa menaikkan semangat atau yang bisa menimbulkan keyakinan bersama; dan mengusahakan agar orang tidak saling kenal satu sama lain; sebab jika saling kenal dan sering berkomunikasi maka pengetahuan mereka akan meningkatkan kepercayaan bersama. semua orang wajib tampil di depan umum, dan hidup di dekat gerbang kota agar semua gerak gerik mereka dapat diamati. Di samping itu, seorang tiran akan berusaha keras untuk mengikat rakyatnya dalam suatu perang sehingga mereka memantau suatu pekerjaan dan dapat percaya penuh pada jenderal-jenderal mereka. Seorang raja dilindungi oleh teman-teman mereka, tetapi seorang tiran tidak mempercayai siapapun, karena setiap pribadi mempunyai hasrat dan keinginan untuk berkuasa dan karena itu untuk menghancurkannya.

Sebagai upaya menjaga agar seorang pemimpin atau penguasa tidak bertindak menjadi tiran, diktator atau otoriter, maka harus ada kekuatan oposisi. Oposisi, baik dalam masyarakat atau parlemen akan mengawasi jalannya pemerintahan beserta kebijakan-kebijakannya. Kekuatan oposisi dalam masyarakat diperlukan dalam bentuk koalisi antara kekuatan masyarakat yang pro-demokrasi. Mereka adalah kekuatan yang peduli terhadap isu-isu publik. Kehadiran oposisi yang konstruktif amat penting karena konsolidasi demokrasi yang hanya terpaku kepada pelembagaan demokrasi selama ini bisa melahirkan partikularisme (suatu keadaan ketika aktor-aktor yang non-demokratis menggunakan instrumen demokratis untuk memenuhi kepentingan politik yang tidak demokratis).

C. Syarat-Syarat Pemimpin

Menjadi pemimpin rakyat, menurut Plato ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin. Syarat-syarat itu kembali pada kualitas manusia yang disandarkan kepada nafs (jiwa) atau akal manusia, dan tidak kembali pada aspek jasadiah manusia. Hal ini dikarenakan, akal inilah yang nantinya akan menuntun pemimpin dalam empat kebajikan pokok yang sepanjang masa terus dibutuhkan oleh rakyat, yaitu: memiliki pengendalian diri, keberanian, kearifan dan keadilan. Keempat pokok ini menurut Plato hanya ada dalam kelas sosial pertama, yaitu kelas filosof atau kaum cerdik cendekia. Merekalah (filosof) yang membimbing masyarakat ke arah harmoni dan kebebasan yang sejati. Sifat dan sikap seperti itu membuat pemimpin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, dengan kemampuan menahan diri seorang filosof dapat bersikap netral terhadap persoalan-persoalan dan dapat menjaga jarak dengan materi-materi duniawi seperti harta benda dan kekayaan serta kekuasaan yang ada di hadapannya.

Hampir sama dengan Plato, Thomas Aquinas berpandangan bahwa seorang pemimpin haruslah orang-orang yang sangat bijak; karena hanya orang yang bijak yang bisa membimbing dirinya sendiri di tengah-tengah kemakmuran. Sedangkan menurut Socrates, seorang penguasa negara haruslah memiliki pengertian tentang “yang baik” dan keahlian yang sungguh-sungguh akan menjamin kesejahteraan negara adalah pengenalan tentang yang baik.

D. Prosedur Pemilihan Pemimpin

Menurut Plato, perlu adanya sebuah lembaga khusus untuk mencetak para pemimpin (pengkaderan). Menurutnya, pendidikan menjadi urusan terpenting bagi negara. Pendidikan dasar bagi anak-anak adalah gimnastic (senam) dan musik, gimnastic menyehatkan badan dan fikiran. Di samping itu, diberikan juga pelajaran membaca, menulis dan berhitung, umur 14-16 tahun diajari musik, puisi serta mengarang bersajak. Musik menanam jiwa manusia perasaan dan budi yang halus, karena musik jiwa dikenal akan harmoni dan irama, keduanya adalah landasan untuk menghidupkan keadilan. Umur 16-18 tahun anak-anak diberi pelajaran matematika untuk mendidik jalan pikiran, di samping itu diajarkan pula dasar-dasar agama karena suatu bangsa tidak akan kuat kalau ia tidak percaya pada Tuhan dan adab sopan agar di kalangan mereka tertanam rasa persatuan. Umur 18-20 anak-anak dididik tentang seluk beluk militer.

Pada umur 20 tahun diadakan seleksi pertama, setelah menerima pendidikan selama 10 tahun datanglah seleksi yang kedua, yang lolos akan diangkat menjadi pegawai negara. Yang maju dan sedikit jumlahnya meneruskan pelajarannya 5 tahun lagi dan dididik dalam ilmu pengetahuan tentang adanya, ajaran tentang idea dan dialektik. Setelah tamat mereka dapat memangku jabatan yang lebih tinggi. Jika mereka sudah 15 tahun bekerja dan mencapai umur 50 tahun, mereka diterima masuk dalam lingkungan pemerintah atau filosof. Pengetahuan dan pengalaman mereka dalam teori dan praktek sudah dianggap cukup untuk melaksanakan tugas yang tertinggi dalam negara: menegakkan keadilan berdasarkan idea kebaikan.

Adapun di masa modern, pemilihan pemimpin dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu). Di dalam negara yang memiliki partai politik, pastilah ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk memilih pemimpin. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik. Di samping itu, fungsi tersebut juga berhubungan dengan bagaimana seseorang baik in-group atau out-group menjadi pimpinan partai atau pemimpin nasional.

Kehidupan negara yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari pemilu (pemilihan umum). Pemilu adalah sarana pergantian atau kelanjutan suatu pemerintahan. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidentil, pemilu diartikan untuk memilih presiden. Sedangkan negara yang menganut sistem parlementer, pemilu diartikan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk ke parlemen agar dapat membentuk pemerintah.

Negara demokratis yang di dalamnya terdapat partai politik dalam rangka memilih pemimpin, terdapat sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin tersebut antara lain adalah diadakannya konvensi. Menurut J Wayne, adanya pelaksanaan konvensi memberikan warna tersendiri bagi dinamika demokrasi pemilihan presiden. Hal ini dikarenakan adanya empat fungsi dasar yang dimiliki konvensi nasional, yaitu:

  • Konvensi nasional menentukan dasar hukum dan aturannya.
  • Konvensi nasional memilih nominasi presiden dan wakil presiden.
  • Konvensi nasional menetapkan platform calon presiden.
  • Konvensi nasional menyediakan forum yang berfungsi menyatukan visi partai dan visi pelaksanaan kampanye presiden.

Di samping itu, konvensi nasional dapat menjadi momentum yang sangat penting bagi pembuatan keputusan-keputusan yang terkait dengan penetapan calon presiden.

Peranan partai politik dalam pemilihan pemimpin nasional sangat ditentukan oleh sistem pemilihan yang digunakan. Pemilihan pemimpin secara tidak langsung, organisasi dan partai politik peranannya sangat jelas dan kuat, sedangkan dalam pemilihan umum pemimpin secara langsung, partai politik peranannya kabur atau tidak jelas. Pemilihan umum secara langsung, pada umumnya hampir tertuju pada popularitas calon pemimpin dan kerja tim sukses.

Sistem pemilihan umum ada dua macam:

1. Pemilihan pemimpin dengan perwakilan/tidak langsung

Pemimpin di sini dipilih oleh para pemilih (electors) atau biasa disebut dengan badan pemilih (electoral college), di mana anggota badan ini dipilih langsung oleh rakyat. Wakil rakyat yang duduk dipilih menjadi electoral college secara langsung menjadi instrumen kampanye pemilihan calon pemimpin nasional yang sejak awal diusung oleh partai politiknya.

2. Pemilihan pemimpin secara langsung

Pemilihan pemimpin secara langsung adalah rakyat memilih pemimpin nasional melalui pemilihan umum secara langsung. Di sini rakyat memilih sendiri pemimpin yang telah ada yang diusung oleh partai politik baik orang tersebut kader partai (in-group) atau orang luar partai (out-group) yang dicalonkan oleh suatu partai. Sistem ini lebih baik, karena rakyat sendiri yang memilih, dan mengetahui kapabilitas figur para calon pemimpin sehingga tidak ada istilah memilih kucing dalam karung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: