Samudera Pengetahuan Islami

Hanya Ridho Ilahi Harapan Manusia

Kepemimpinan Politik Dalam Islam Perspektif Muhammad Shahrur

Posted by almakmun on 16/05/2009

  1. Pemikiran Muhammad Shahrur

Istilah yang digunakan Shahrur tentang kepemimpinan adalah qiwamah. Hal ini diperolehnya setelah memahami firman Allah surat al-Nisa’ [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء: 34)

“Laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki dan perempuan) atas sebagian (laki-laki dan perempuan) yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat dan memelihara hal-hal yang telah dipelihara oleh Allah ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahilah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Seesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Nisa’ [4]: 34)

Ayat tersebut di atas, menurutnya berbicara kepemimpinan (qiwamah) secara umum tidak terbatas pada rumah tangga, di dalamnya juga terdapat kepemimpinan bagi laki-laki dan bagi perempuan, karena ayat tersebut diawali dengan definisi qiwamah. Jika dikatakan: qama ‘ala al-amr berarti menjalankannya dengan sebaik mungkin (ahsanahu).

  1. Bentuk negara dan pemerintahan

Masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, profesi, dan sebagainya. Dengan perbedaan inilah dibutuhkan sebuah wadah untuk menyatukan mereka agar tidak terjadi konflik. Di antara mereka harus ada faktor kesamaan yang dapat menghimpun mereka dan menyatukan dalam satu komunitas. Faktor kesamaan tersebut adalah domisili bersama di satu tempat atau tanah air, dengan inilah kemudian memunculkan konsep bangsa dan negara.

Negara adalah media pengungkapan dari realitas tertentu yang dijadikan sebagai ranah kehidupan oleh bangsa tertentu (terdiri dari multi qawm dan multi umat atau satu qawm dan satu umat, atau satu qawm dan multi umat, serta multi qawm dan satu umat) secara institusional. Negara berarti sebagai akumulasi kesadaran pengetahuan, nilai etis, perilaku sosial, dan perilaku politik yang berlaku dalam masyarakat. Pembentukan negara tergantung atas bentuk, tingkat relasi dan level yang berlaku. Jika realitas-realitas itu maju, maka maju pula sebuah negara. Oleh karena itu, di dalam negara kita temukan relasi pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara institusi dengan masyarakat. Jika peran substruktur (masyarakat) lebih besar dari peran superstruktur (institusi), maka negara akan lebih demokratis. Sedangkan jika peran superstruktur lebih besar dari substruktur, maka akan terjadi kecenderungan negara menjadi otoriter dan diktator.

Negara adalah institusi yang memiliki karakteristik subyektif dan obyektif, dalam kaitannya dengan pola interaksi saling mempengaruhi secara dialektis. Sebuah negara jika mengarahkan setengah lebih dari APBN pada masalah pendidikan, mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah, maka negara tersebut mendekati struktur Islam ideal. Hal ini dikarenakan negara percaya bahwa kemajuan ilmu sangat signifikan untuk mengantarkan pada kemajuan sektor-sektor pendukung pemerintahan.

Menurut Shahrur, semua yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah merupakan manuver politik yang dilakukan sahabat untuk sampai pada hukum dan administrasi yang dapat menampung kaum muslim, Nasrani, Yahudi atau yang lainnya. Perlu diingat bahwa dengan wafatnya Rasulullah, sama sekali tidak terjadi kevakuman agama karena ketika Rasul wafat Islam telah sempurna.

Bentuk negara sekuler adalah negara yang tidak mengambil legitimasi dari para ahli agama, tetapi legitimasi itu diambil dari manusia (masyarakat). Karena itu, negara sekuler adalah negara madani non-aliran dan nonsektarian. Hal ini dikarenakan Islam tidak mengenal sama sekali ahli-ahli agama (al-Hamanat) dan tidak membutuhkan legitimasi dari mereka. Rasulullah Saw., tidak menggunakan kekuasaan negara dalam hal peribadatan dalam bentuk apapun dan benar-benar memisahkannya dari kekuasaan, kecuali zakat di mana pada saat itu merupakan sumber pemasukan keuangan satu-satunya untuk menciptakan keseimbangan dalam negara, pada giliranya zakat tersebut dipisah setelah negara memperoleh pemasukan dari sektor lain.

Negara sekuler bukan berarti negara tanpa agama. Agama dalam batas terendah adalah nilai-nilai etika, tanpa kode-kode etik dan nilai-nilai moral, sebuah komunitas atau negara akan menjadi komunitas Barbarian dan negara akan menjadi negara yang berbahaya.

Islam sebagai agama tidak mungkin dipisahkan dari peran negara, karena Islam mengandung sejumlah hak, legislasi, etika, estetika, dan dialektika yang kontinu dan elastis. Karenanya Islamisasi negara akan terealisasi jika legislasi yang dibuat tidak melampaui batasan/ketetapan Allah dalam membangun kebenaran, pembahasan dengan ilmu dan nalar dalam strukturnya dan berpegang teguh pada was}aya dalam metode pendidikannya. Sedangkan ritual keagamaan tergantung pada individu, yang secara otomatis terpisah sama sekali dari otoritas negara dan tidak ditemukan padanya aspek elastisitas-hanifiyah (perkembangan).

Karena negara selalu tunduk pada perkembangan, maka secara alamiah negara akan terpisah dari ritual keagamaan sebagaimana Nabi Muhammad Saw., yang telah memisahkan dari dirinya sendiri. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa “negara Islam” adalah “negara sekuler”. Agama Islam mencakup dialektika kontinu yang memberi lapangan tersendiri bagi lahirnya multipartai dan kebebasan mengekspresikan pendapat. Islam juga mengandung sikap politik “golongan kiri” dan ”golongan kanan” dalam menyelesaikan dan mencari jalan keluar bagi setiap problematika. Kedua golongan tersebut islamis, yang dituntut darinya adalah menghasilkan bukti nyata dan sejalan dengan suara mayoritas manusia (konsensus bersama), bukan sejalan dengan ahli agama. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak terkait sama sekali dengan urusan ahli agama, dan bukan hak para ahli agama untuk memberikan legitimasi dan aturan hukum kepada negara sama sekali.

Negara sekuler didirikan atas dasar sebagai berikut:

  1. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama
  2. Melawan kelaliman
  3. Menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah
  4. Memisahkan otoritas agama (ritus keagamaan) dari otoritas negara
  5. Memiliki aturan hukum etika umum (menyeluruh) yang menyerupai dengan was}aya (teladan-teladan)
  6. Menetapkan batas-batas Allah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan
  7. Mengupayakan metode pembahasan ilmiah, menghadirkan bukti-bukti nyata bagi legislasi dan perselisihan.

Keberadaan pemerintah harus diciptakan terlebih dahulu, jika tidak, maka masyarakat akan berubah menjadi sekawanan binatang. Pemerintahan adalah merupakan akad antar individu dalam komunitas manusia yang terkait pada pasal dan syarat-syarat yang berlaku dalam wilayah geografis yaitu negara. Pemerintahan yang sesuai dengan Tanzi al-Hakim adalah pemerintahan yang peraturan-peraturannya diambil dari perjanjian-perjanjian sosial kemanusiaan secara umum, dan dari perjanjian antara penguasa dengan rakyat yang memilih penguasa itu sendiri.

Shahrur berargumen, bahwa tidak semua bentuk pemerintahan kerajaan itu jelek, demikian juga tidak semua bentuk pemerintahan republik itu baik secara mutlak, bahkan terkadang pemerintahan itu mengambil dua bentuk menjadi satu. Karena itu, ketika kita melontarkan gagasan bentuk “negara Islam”, maka suatu keharusan untuk memilih kemungkinan-kemungkinan rasional dan materi obyektif yang berkaitan dengan sosial masyarakat, politik, ekonomi dan bentuk pemerintahan dengan mengadopsi karakteristik-karakteristik historis dan kondisional secara jelas.

Adapun Islam yang didasarkan pada kesewenang-wenangan (tirani) dan demokrasi (musyarawah) politik (tirani+demokrasi) adalah yang menjadi bencana dan penyakit yang telah berlangsung sangat lama dalam perilaku sosial masyarakat Arab-Islam, mulai dari Khulafa’ al-Rasyidin sampai sekarang. Hal ini membutuhkan kesungguhan usaha untuk melepaskan diri dari semua pengaruhnya (pengaruh tirani yang digabungkan dengan demokrasi) dan meletakkan dasar-dasar negara Arab-Islam yang berasaskan pada demokrasi politik (diganti dengan demokrasi tanpa tirani) yang memiliki lembaga (lembaga demokrasi yang menjelma dalam sistem multipartai, independensi lembaga hukum, kebebasan mengekspresikan pendapat, supremasi hukum dan kemurnian undang-undang).

Musuh terbesar umat Islam adalah kediktatoran dan berusaha mencegah keberadaannya dalam pemerintahan yang demokratis dengan mengawasi jalannya pemerintahan agar pemerintahan tidak berubah menjadi diktator. Konsep seperti inilah yang disebut dengan oposisi.

Oposisi termasuk konsep-konsep politik yang esensial dalam aqidah Islam dan pelaksanaannya. Oposisi sebagai norma merupakan sarana amar ma’ruf nahy munkar. Oposisi akan mengungkap pelanggaran dan kekeliruan di samping menjaga keseimbangan antar berbagai kepentingan yang berbeda. Penguasa dan oposisi harus saling memahami keberadaan masing-masing dan dapat bekerjasama dalam mengungkap orang-orang yang melakukan pelanggaran politik, ekonomi dan perundang-undangan. Oposisi memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian terhadap seseorang berdasarkan sejauh mana komitmennya dalam profesionalisme kerja dan spesifikasi dalam produksi, sejauhmana keadilan dalam memberi keputusan, sejauh mana ia memberikan hak-hak manusia, sejauh mana ia menepati janji-janji, sejauh mana komitmennya pada kejujuran dan mempraktekkan keadilan bagi masyarakat dan memberikan kesamaan kesempatan kepada mereka.

Musyawarah merupakan jalan bagi penerapan kebebasan komunitas manusia. Ini mencakup kerangka rujukan: pengetahuan, etika, adat, dan estetika; sejalan dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat; berpijak pada kebebasan dialog dan dalam mengekspresikannya; melakukan konsensus dengan jalan mengunggulkan pendapat mayoritas manusia dalam perkara tertentu. Hal itulah yang sekarang disebut dengan demokrasi.

Musyawarah termasuk struktur akidah Islam, sebagaimana mencakup pemenuhan kewajiban Allah seperti salat dan zakat secara komprehensif. Sedangkan implementasinya, mencakup pada struktur masyarakat (historis). Artinya, struktur negara yang didasarkan musyawarah merupakan bagian dari akidah Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw., mengaplikasikan perilaku musyawarah sesuai dengan struktur sosial yang ada pada masa beliau. Di mana konsep kotak suara, pemilihan pemimpin atau pemerintahan serta referendum belum ada sama sekali. Perlu diketahui, bahwa musyawarah adalah nilai dalam wilayah norma-norma, sedangkan demokrasi adalah bentuk teknis dalam kehidupan nyata dalam pelaksanaan musyawarah.

“Multipartai” merupakan bagian dari negara yang sangat penting, ia sebagai gambaran kebebasan berpendapat dan dialog dalam format metodologi ilmiah sistematis. Partai dalam terminologi kontemporer adalah ungkapan dari, Pertama, Kesadaran kolektif dari aspek institusi kolektif, sistematis dan transparan yang mempunyai sikap tertentu atas urusan-urusan masyarakat kontemporer, baik sosial politik, sosial dan ekonomi. Kedua, Partai mempunyai agenda-agenda kerja untuk mengembangkan negara, masyarakat dan mengurai ketetapan-ketetapan dasar yang mengurusi tentang clash masyarakat internal dan hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik dengan masyarakat lain, yakni hubungan dalam skala nasional.

Partai politik adalah partai kenegaraan, wataniyah (yang bekerja dalam wilayah geografis tertentu, yaitu negara), kebangsaan, sosial ekonomi yang di dalamnya semua putra-putra bangsa bekerja sama dalam ikatan misaq, perjanjian politik yang berorientasi kemanusiaan yang tidak ada hubungannya dengan ritual-ritual imani dalam program dan agenda kegiatan partai politik. Hal ini melampaui fanatisme agama, madhab dan golongan. Fanatisme orang yang sadar adalah untuk tanah air, kebangsaan dan rakyat.

Partai mempunyai konsep dalam menyelesaikan problematika internal maupun eksternal, demikian juga dalam soal mengatur negara dan masyarakat dalam aspek pemikiran, kebebasan berpendapat dan adaptasi manusia dengan agenda yang telah ditawarkan. Definisi partai ini memiliki makna primer dan makna sekunder. Artinya, partai adalah kerangka dasar materiil untuk mengekspresikan pemikiran secara kolektif bagi komunitas manusia, sedangkan perbedaan pendapat di masa lalu akan dapat diselesaikan dengan kekerasan. Adapun sekarang, ada pemahaman yang lebih jelas bahwa partai adalah ekspresi dari pendapat kolektif (komunitas), sedangkan partai lain adalah media (perangkat) mengekspresikan pendapat dari kelompok tertentu yang memiliki konsep berbeda. Sedangkan rakyat adalah penilai bukan pedang.

Beberapa prinsip yang perlu dipegangi dan diamalkan di dalam sisi teknis demokrasi, yaitu: Pertama, adanya prinsip kebebasan berpendapat, beropini, beroposisi dan kebebasan pers. Kedua, prinsip peninjauan ulang terhadap kekebalan hukum. Ketiga, prinsip pergantian kekuasaan dan pemilihan periodik. Keempat, prinsip pembagian kekuasaan dan penentuan kekuasaan masing-masing. Kelima, menghindari pemilahan berdasarkan kelompok, suku, dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya.

  1. Bentuk kepemimpinan

Shahrur tidak pernah menggunakan istilah imamah ataupun khilafah dalam pemikirannya sebagaimana kebanyakan pemikir Sunni atau Shi’ah, ia hanya memberi gambaran tentang bentuk kepemimpinan yang harus dihindari dan nilai-nilai yang dikandungnya. Menurutnya, ada tiga bentuk kepemimpinan yang tidak boleh terjadi dalam sebuah negara, ketiga bentuk kepemimpinan itu adalah kepemimpinan Fir’awn, Hamman dan Qarun.

  1. Kepemimpinan Fir’awn

Al-Qur’an tidak menyebutkan nama lengkap Fir’awn, Hamman dan Qarun, tetapi mencukupkan dengan gelar kebesaran saja. Hal ini sebagai simbol yang menunjukkan atas fenomena-fenomena tirani politik, tirani agama (teologi), tirani harta (ekonomi), tirani dalam model-model lainnya, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Munculnya penyebutan Fir’awn adalah seperti simbol dari tirani politik dan kekuasaan. Terma Fir’awn dalam al-Qur’an disebut sebanyak 74 kali, yakni lebih banyak dari pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang wudu, waris, shadaqah, perkawinan dan perceraian.

Term Fir’awn dalam bahasa Arab terbentuk dari dua kata kerja, yang keduanya merupakan akar kata yang valid, yaitu:

Q      Pertama, dari lafaz fara’a yang menunjukkan ketinggian, keagungan, melangit, kemudian dari lafaz itu muncul terma al-far’u yang berarti sesuatu yang tinggi dan tingginya sesuatu ketika saya meninggikannya. Misalnya dikatakan bahwa fulan itu meminta perlindungan kepada manusia dan gundukan jalan yang tingi dan menggunduk.

Q      Kedua, adalah lafaz ‘awn sebagai kata dasar kemudian terbentuk kata al-I’anah, al-Ma’un, al-‘Awan, lafaz al-Darbah al-‘awan yang butuh evaluasi dalam Taj al-‘Arus dan lafadh al-harb al-’awn yang sebelumnya adalah h}arb bikrin, kemudian menjadi lafadh ‘iwanan yang bermakna seakan-akan mengalami proses peninggian dari suatu keadaan ke keadaan yang lain yang lebih besar.

Al-Iwan adalah sesuatu yang sebelum dan sesudah (terjadi sebelum dan sesudah Musa), seperti sapi yang sedang (tidak muda dan tidak tua) yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 68.

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

Mereka menjawab: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu.” Musa menjawab: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu”

Di mana terdapat kata kerja (fara’a+’awn = fir’ana) yang kemudian berubah menjadi Fir’awn. Fir’awn adalah puncak tertinggi pada piramida kekuasaan yang mencakup karakteristik tiranis (penindasan dan represi). Fenomena ini telah ada sebelum Musa dan masih berlanjut setelahnya. Karakteristik tersebut ditempelkan pada tirani yang melakukan penindasan dan represi sebelum dan sesudah Musa, terlepas dari nama lengkap mereka seperti halnya orang biasa, misalnya Ramses, Tahtamis dan Amnahautab.

Fir’awn adalah gelar bagi tirani politik atau rezim tunggal. Adapun karakteristiknya adalah:

  1. Penguasa mengklaim sebagai Tuhan rububiyah dan uluhiyah. Rezim penguasa tiran akan mengklaim bahwa seluruh negara adalah miliknya. Dengan menerapkan prinsip “bukankah aku yang memiliki negara ini”, kemudian dia mengklaim bahwa manusia berakal tunduk di bawah kekuasaannya. Klaim ini menuntut manusia untuk patuh kepada Fir’awn dengan tidak melakukan perbuatan menurut kehendaknya sendiri, tanpa persetujuan dari Fir’awn. Hal ini dapat diketahui ketika Fir’awn berkata kepada tukang sihir: Apakah kalian semua akan beriman sebelum aku memberi izin kepada kalian. Selanjutnya Fir’awn menghukum dengan siksaan, Maka sesungguhnya aku akan potong kedua kaki dan tangan kalian secara bergantian lalu aku akan menyalib kamu secara keseluruhan. Hukuman tersebut dilakukan bukan karena tukang sihir beriman kepada Tuhannya Musa dan Ibrahim, tetapi mereka beriman sebelum mendapatkan persetujuan dari Fir’awn, dan jika mereka minta persetujuan Fir’awn, maka Fir’awn mengizinkannya karena permintaan izin itu tidak mempengaruhi uluhiyah Fir’awn.

Dua sifat ini adalah sifat kekuasaan tirani-absolut dan karakteristik fenomena Fir’awn yang masih bertahan hingga saat ini. Seorang tiran tidak selalu mengklaim secara terang-terangan bahwa dia adalah penguasa negeri dan penguasa penduduk negeri. Akan tetapi, dapat diketahui dari kualifikasi bentuk kekuasaan yang terdapat dalam dirinya. Sebaliknya, kita akan mendapati manusia yang hidup di bawah hegemoni kekuasaan tirani itu memiliki karakteristik tertentu, yakni masyarakat tersebut adalah komunitas yang teralienasi, baik dari sistem atau institusi yang ada di dalamnya. Karena itu, Allah Swt., memasukkan mereka dalam kategori fasiqin, karena tunduk pada hegemoni Fir’awn seperti dalam firman Allah Swt., dalam (Qs. Al-Zuhruf: 54)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

(Maka Fir’awn mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesunggunya mereka adalah kaum fasiq)

  1. Sifat tirani adalah sifat mengadu domba, sebagaimana firman Allah Swt., dalam al-Qasas}: 4.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Sesungguhnya Fir’awn telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’awn termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Jadi salah satu karakter dasar tirani politik, baik yang bersifat kolonialis asing atau pribumi, adalah dengan memecah belah manusia dalam beragam golongan, dengan keberaniannya memecah belah pertalian darah, golongan dan aliran.

  1. Adanya orang kepercayaan yang melaksanakan perintah-perintahnya yang mengklaim tiraninya sebagai Tuhan hakiki. Karakter ini disebut Allah Swt., sebagai “pembesar” sebagaimana firman-Nya: “Dan berkata Firaun: “Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta”. (Al-Qasas}: 38) dalam hal ini, bitanah (orang kepercayaan) itu terbentuk dalam sebuah tingkatan utama yang harus dimiliki oleh semua penguasa tirani yang mendukungnya dalam segala hal. Karakteristik bitanah adalah menggantungkan kekuasaannya kepada kekuasaan Fir’awn, berbicara atas namanya, mengambil hak milik manusia menurut seleranya dengan menggunakan nama Fir’awn, menebarkan rasa takut yang mendalam pada hati manusia atas namanya, tenggelam dalam kemewahan yang mana orang-orang tertindas di muka bumi dilarang untuk menikmatinya, menebarkan propaganda bahwa Fir’awn adalah Tuhan dan segala sesuatu yang dikehendakinya adalah keagungan dan kekuasaannya.
  2. Penguasa membuat dan menambah kerusakan di muka bumi. Tirani politik adalah perbuatan zalim, sedangkan kebaikan dan kerusakan adalah hukum dialektika manusia dan masyarakat. Akan tetapi, sistem tiranik memiliki potensi lebih untuk berbuat kerusakan, bukan kebaikan. Yang dimaksud dengan kerusakan adalah rusaknya tugas, fungsi negara dan relasi-relasi sosial dan ekonomi. Ini adalah karakter dasar rezim yang zalim sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat al-Fajr: 6-12.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ(6)إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ(7)الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ(8)وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ(9)وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ(10)الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ(11)فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

(Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘Ad?, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir’awn yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu.)

  1. Kepemimpinan Hamman

Hamman adalah gelar perorangan yang menjaga urusan-urusan Allah dan mengawasi penerapannya di antara manusia, artinya mereka menjaga urusan-urusan penting dari Tuhan sekaligus mengawasi penerapan manusia atas ajaran-ajaran tersebut. Hammannya Fir’awn adalah kepala para dukun-sihir dan orang kedua dalam kekuasaan atau yang kita sebut sebagai pucuk pimpinan agama (pimpinan ulama).

Secara lebih detail, konsep kekuasaan Hamman adalah:

  1. Memberikan hukum-hukum shar’i kepada para Fir’awn. Menggunakan jargon determinisme, qada’ dan qadar sebagai pengabdian kepada mereka dan menjustifikasi klaim representasi penguasa melalui cara dan berkahnya
  2. Mengklaim memiliki kebenaran mutlak, penjagaan terhadap agama, otoritas/perwalian atas pemikiran, dan mengkokohkan lembaga perdukunan dan keagamaan untuk menyokong keistimewaannya
  3. Memberi label halal, haram dan mengkafirkan para penentangnya. Dia dan pengikutnya membatasi secara subyektif hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan manusia
  4. Dia mempunyai pengikut yang bertugas untuk menakut-nakuti manusia, mematikan pemikiran, sejarah, peradaban dan mendukung aparat para Fir’awn.
  5. Kepemimpinan Qarun

Qarun adalah gelar yang diberikan atas dasar kekayaan tertentu, yaitu monopoli kekayaan, bukan kekayaan pada umumnya. Di samping itu, Qarun adalah pribadi yang tercela yang berlimpah hartanya, tidak memiliki kebangsaan dan suku.

Secara lebih detail, konsep kekuasaan Qarun adalah:

  1. Mendukung para Fir’awn dan Hamman untuk mewujudkan masyarakat tertindas, yang terkonsentrasi di bank-bank dan lembaga keuangan, di mana dia tidak mempunyai tanah air dan kesukuan tertentu
  2. Hidup dari pola investasi, dari laba eksploitatif, sebagai ganti dari laba produktif
  3. Terkadang kekuasaan finansial dan kekuasaan politik terkonsentrasi pada satu orang (Fir’awn+Qarun), atau terkadang antara kekuasaan finansial dan kekuasaan keagamaan dalam genggaman satu orang (Haman+Qarun)
  4. Dia mempunyai aparat dalam berbagai bidang: korupsi, penyelundupan, manipulasi, pemborosan dan melakukan revolusi berdarah demi mengganti bentuk kedudukan seseorang.
  5. Syarat pemimpin

Seorang pemimpin haruslah orang yang mempunyai kelebihan, berpengetahuan, mempunyai harta dan tidak keluar dari kasih dan sayang, yakni tidak bersifat otoriter dan sewenang-wenang. Syarat yang diajukan Shahrur diambil dari pemahaman atas surat al-Nisa’: 34.

1. Aspek kelebihan dari kebanyakan orang

Hal ini didasarkan pada kalimat بما فضل الله بعضهم على بعص “Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain”. Kelebihan di sini tidak mempermasalahkan apakah yang mempunyai kelebihan itu perempuan atau laki-laki, sehingga semua orang yang mempunyai kelebihan dapat menjadi pemimpin. Kelebihan dapat berupa tingkat pendidikan, tingkat intelektualitas dan kecerdasan.

Kandungan ayat tersebut menggugurkan sifat kelebihan alami dan menetapkan secara tegas kelebihan berdasarkan kebaikan manajemen, kebijaksanaan dan tingkat kebudayaan serta kesadaran yang berbeda-beda di antara manusia.

2. Aspek harta benda, modal, dan kekayaan

Syarat ini didasarkan pada kalimat وبما أنفقوا من أموالهم  Menurutnya, seorang pemilik harta benda pasti memiliki kepemimpinan tanpa harus melihat kecakapan dan ketinggian kesadaran dan kebudayaannya, sehingga seorang pemilik pabrik yang berpendidikan rendah misalnya, dapat menunjuk seorang direktur yang berpendidikan tinggi untuk menjalankan pabriknya atau perusahaannya, di mana sang direktur akan tunduk terhadap semua kebijakan sang pemilik pabrik karena ia memiliki kekuasaan untuk penyaluran harta (qiwamah al-infaq). Kekuasaan atau kepemimpinan dalam bidang ekonomi ini tampak jelas pada individu-individu, keluarga, negara-negara maju, dan tidak terkait dengan tingkat kebudayaan dan kecakapan.

Adapun kepemimpinan dalam bidang pekerjaan (profesi) seperti pekerjaan yang membutuhkan otot atau kekuatan fisik manusia, ia mengakui bahwa laki-laki mempunyai kekuatan otot dan tenaga dibandingkan perempuan, dan kelebihan ini merupakan poros utama dalam pencarian rizki dengan berburu, bertani, dan berdagang, di mana kesemuanya membutuhkan kekuatan otot. Hanya saja perkembangan teknologi sekarang  ini telah mengalahkan kelebihan fisik tersebut, paling tidak telah menguranginya sampai batas terendahnya.

Berdasarkan ini semua, Shahrur memahami bahwa al-qiwamah yang ada dalam surat al-Nisa’ [4]: 34 tidak hanya terbatas antara suami dan isteri dalam lingkup keluarga, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli fiqh dan tafsir, tetapi mencakup semua aspek bahkan dalam bidang hukum dan kedudukan-kedudukan tinggi, lembaga pemerintahan atau negara dan lainnya. Terdapat banyak contoh yang bisa kita ketahui, baik dari sejarah kuno kekaisaran Palmyra (Syria Kuno) dan Rusia, maupun dari sejarah modern Syria, Inggris, Turki, India, dan Pakistan.

Adapun kata nushuz yang ada dalam surat al-Nisa’ [4]: 34 di atas menurut Shahrur, bukanlah seorang isteri yang tidak patuh atau bahkan mendurhakai suaminya. Akan tetapi kata tersebut perlu dilihat dari dua segi. Pertama, tema ayat tersebut bukan berkenaan dengan masalah tersebut. Kedua, kata nushuz dalam kamus bahasa berarti keluar dan berpencar dalam arti umum, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Mujadalah: 11.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berpencarlah kamu, berpencarlah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.)

Dengan demikian, kata tersebut berarti keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter, diktator dan kesewenang-wenangan pendapat. Lawan katanya adalah qunut yang berarti kerendah-hatian, kesabaran, dan berlapang dada.

Shahrur juga menambahkan syarat bahwa seorang pemimpin tidak keluar dari kasih dan sayang. Dengan syarat tersebut, dapat diketahui bahwa syarat yang diajukannya tidak terlalu detail. Di samping itu, ia juga tidak memberikan syarat pemimpin harus dari golongan Quraish sebagaimana mayoritas pemikir Sunni. Dalam pandangannya, konflik politik yang terjadi di Thaqifah bani Sa’idah setelah Nabi Muhammad wafat, terdapat dua kekuatan inti pada masyarakat baru: Muhajirin dan Ansar. Kekuatan Muhajirin terkonsentrasi pada isu suku Quraish dalam bentuk tribalnya, sedangkan Ansar pada Aus dan Khazraj dalam bentuk tribal lainnya. Di sana tidak ada statemen-statemen para pembesar Quraish yang diajukan dan dimunculkan. Jika tidak, maka kaum Ansar akan berani mengusulkan dua pemimpin bagi kepemimpinan salah satu dari keduannya, dan niscaya imamah dan imarah hanya akan selesai terbatas pada suku Quraish saja hingga hari kiamat. Di samping itu, syarat ini juga bertentangan dengan ajaran Islam.

  1. Proses pemilihan pemimpin

Meskipun masa khulafa’ al-Rashidin telah mengemukakan solusi struktural-historis bagaimana seorang pemimpin itu diangkat, tetapi sayangnya hal tersebut terhenti dengan berakhirnya masa khulafa’ al-Rasyidin sendiri, sehingga problematika tersebut sampai sekarang tetap bertahan.

Sejarah mencatat peristiwa yang terjadi di Thaqifah bani Sa’idah telah diterapkannya shura antara petinggi Muhajirin dan Ansar, sebuah shura yang tidak memberlakukan voting di antara kedua kekuatan sebagaimana Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan voting dengan menghitung suara dalam tiap hal, tetapi bermusyawarah sesuai dengan masalah-masalah aktual saat itu. Di samping itu, shura tersebut dilakukan oleh para pemimpin dan para tokoh. Sedangkan ketika Umar bin Khatab sudah tua, ia berwasiat agar menyortir khalifah dari enam calon. Sehingga dari sini dapat diketahui bagaimana implementasi shura dalam proses suksesi pemimpin. Akan tetapi dengan kemenangan Umayah sebagai pemimpin, maka proses shura sudah tidak ada lagi, yang ada hanya sistem kekuasaan tanpa shura dan secara paksa menjadikannya sebagai warisan.

Shahrur sangat menekankan eksistensi shura dalam kehidupan manusia tak terlepas juga menyangkut persoalan pemilihan pemimpin. Pemerintahan “dewan formatur” (Ahlul Halli wa al-Aqd) dalam Islam adalah perwakilan rakyat yang dipilih dengan jalan rekrutmen bebas (musyawarah dalam bentuknya yang modern, yakni pemilu). Jika demikian, apa yang ada di Syria sesuai dengan pemikirannya atau bahkan sebaliknya realitas yang ada membentuk pemikirannya. Syria lembaga perwakilan rakyat (Majlis al-Sha’ab) dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, pemilu adalah sebuah sarana memilih seorang pemimpin.

NB. Disarikan dari:

Muhammad Shahrur, Dirasah Islamiyyah al-Mu’ashirah; Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; Fiqh al-Mar’ah (Damaskus: Maktabah al-Asd, 2000)

Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basi al-Baghdadi al-Mawardi. Ahkam al-Sultaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Mahkota, 1989)

Shahrur, Tirani Islam; Geneologi Masyarakat dan Negara, ter. Saifuddin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata (Yogyakarta: LKiS, 2003)

Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004)

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan pemikiran (Jakarta: UI-Press: 1990)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: