Samudera Pengetahuan Islami

Hanya Ridho Ilahi Harapan Manusia

Lebih Dekat Mengenal Suap Menyuap

Posted by almakmun on 30/01/2010

Berbicara mengenai suap-menyuap seakan-akan tiada habisnya. Mulai dari zaman dahulu sampai saat ini pun suap menyuap masih kerap dipraktekkan. Suap menyuap tidak saja terjadi dalam aspek hukum, melainkan ada hampir di setiap aspek. Mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi.

Masih segar di ingatan kita semua, di tahun 2009 kemarin, Indonesia digemparkan dengan beragam kasus hukum dan salah satunya adalah berkenaan dengan kasus hukum mengenai suap-menyuap. Suap menyuap yang dilakukan oleh “oknum” penegak hukum dan juga “oknum” pengusaha serta perantara (markus/makelar kasus). Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mencoba menguraikan seluk beluk suap menyuap dalam prespektif Islam.

Pengertian suap

Dalam istilah hukum Islam, yang dinamakan dengan suap adalah rishwah. Menurut bahasa berarti sogokan atau bujukan. Istilah lain yang searti dan lazim digunakan dikalangan masyarakat Indonesia adalah suap, uang tempel, uang semir dan pelicin.

Yusuf Qardhawi, mendefinisikan risywah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau pejabat pada umumnya agar mereka menelurkan kebijakan bagi dirinya atau pesaingnya sesuai dengan keinginannya, atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya atau yang sejenis dengan itu.

Sedangkan menurut Ibnu Abidin, yang dinamakan suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan tersebut adakalanya berupa harta benda atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima, sehingga keinginan penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun batil.

Dasar hukum suap

أخرج الترمذي في كتاب الأحكام : 1256 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبمو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ و سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ

Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Saw., melaknat penyuap dan yang disuap. (HR. Tirmidzi)

أخرج ابن ماجة : 2304 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, “Laknat Allah atas orang yang menyuap dan orang yang disuap”. (HR. Ibn Majah)

أخرج أحمد : 21365 حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Dari Tsauban berkata, Rasulullah Saw., melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap dan perantara suap (markus/makelar kasus). (HR. Ahmad)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Unsur-unsur tindak pidana suap adalah sebagai berikut:

  1. Suatu pemberian berupa harta benda atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima
  2. Tujuan pemberian tersebut agar keinginan dan maksudnya tercapai.
  3. Penerimanya adalah pejabat atau orang lain di mana apa yang diinginkan oleh pemberi itu termasuk dalam lingkup pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sehingga untuk mewujudkannya tidak harus menunggu pemberian tersebut.

Sanksi  Hukum Tindak Pidana Suap

Berbicara tentang sanksi tindak pidana suap, memang secara eksplisit tidak kita temukan dari al-Qur’an. Akan tetapi, ada landasan hukum tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(البقرة: 188)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Sedangkan dalam hadis nabi Muhammad Saw., kita menemukan secara eksplisit yaitu:

أخرج أحمد : 6689 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dasar hukum mengenai larangan berbuat suap-menyuap sudah sangat jelas. Namun begitu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum suap yang dilakukan dalam rangka mencegah kezaliman. Menurut imam Syaukani bahwa suap tetap tidak diperbolehkan berdasarkan teks hadis secara umum walau apapun alasannya. Menurut as-Syaukani, ada dua kemungkinan ketika seseorang memberikan suap. Pertama, kemungkinan untuk mendapatkan hukum Allah (yang semestinya). Suap ini tidak diperbolehkan, karena sesuatu yang wajib dan sudah menjadi tugasnya untuk menegakkan yang haq yang harus dilakukan tanpa menunggu imbalan atau pemberian (suap). Kedua, kemungkinan untuk melanggar hukum Allah atau untuk kebatilan. Perbuatan ini lebih hina daripada uang atau tip yang diberikan kepada pelacur.

Lain as-Syaukani lain pula dengan Manna’ Khalil al-Qattan, menurutnya bahwa hukum suap itu tergantung pada situasi dan kondisi. Dengan kata lain bahwa suap untuk menghindarkan terjadinya kezaliman itu diperbolehkan. Penyuap diperbolehkan menyuap, sebagaimana diperbolehkanya seseorang minum khamr ketika dalam kondisi darurat.

Suap (baik penyuap, orang yang disuap dan orang yang menjadi perantara tindakan suap / makelar) dalam hukum pidana Islam, merupakan bentuk kejahatan yang belum mempunyai ketentuan tentang sanksinya. Berangkat dari sini, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana suap adalah berupa sanksi ta’zir. Ta’zir adalah suatu sanksi yang ditetapkan yang bertujuan memberi pelajaran kepada si terhukum, yakni yang kadar hukumanya tidak ditetapkan dalam al-Qur’an dan Hadis.

Sanksi ta’zir dijatuhkan sesuai dengan kadar dan tingkat kejahatannya, kejahatan besar yang merugikan semua aspek tentu harus mendapatkan sanksi yang berat sehingga tercapai tujuan dari sanksi ta’zir itu. Begitu juga dengan kejahatan yang kecil.

Berkenaan dengan sanksi ta’zir, maka akan memunculkan masalah boleh tidaknya sanksi ta’zir itu melebihi sanksi hudud. Sebagian fuqaha’ menetapkan bahwa sanksi ta’zir tidak boleh melebihi sanksi hudud. Mereka berpegang pada hadis nabi Muhammad :

عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ( متفق عليه)

Tatanan umum hukum pidana Islam (siyasah sar’i) masa kini didasarkan pada prinsip-prinsip ta’zir. Dengan kata lain, ta’zir, membentuk pertimbangan hukuman yang dikenakan oleh hakim, baik pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan. Hukuman ini dapat berupa cambukan, kurungan, denda, peringatan dan yang lainnya.

Oleh karena ta’zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, maka kebijakan penetapan sanksinya diserahkan kepada ulil amri dengan pertimbangan para qadhi. Hukuman ta’zir ini beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

  1. Hukuman ta’zir mengenai badan, dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
  2. Hukuman ta’zir yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, dalam hal ini hukumannya adalah penjara dan pengasingan.
  3. Hukuman yang berhubungan dengan harta, dalam hal ini adalah perampasan barang atau penghancuran barang.
  4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dengan demikian, hukuman bagi pelaku tindak pidana suap (baik penyuap, orang yang disuap dan perantara/ makelar suap) adalah ta’zir. hukuman ini diserahkan kepada ulil amri atas pertimbangan qadhi. Untuk negara Indonesia, hukuman pelaku suap ada di tangan seorang hakim, sebab kekuasaan bidang hukum adalah hakim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: